Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan sebelumnya mengatakan, gagasan pemberian bansos untuk pelaku judi online perlu ditolak. Karena menurutnya, bisa memicu kecemburuan dan bertambahnya pelaku judi online baru khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mendapatkan bansos.
Verifikasi kriteria penerima bansos dirasa akan sulit secara teknis dan berpeluang salah sasaran, bahkan bisa saja digunakan untuk menjadi modal berjudi kembali. Penambahan kuota bansos akibat masuknya kriteria korban judi online dianggap akan memicu pembengkakan anggaran. Alokasi anggaran untuk bansos pada 2024 saja sudah mencapai Rp152,30 triliun.
“Tentu akan memicu pembengkakan anggaran dan berpotensi memakan alokasi layanan publik lainnya seperti kesehatan dan pembangunan,” ujar Gurnadi, Ahad, 16 Juni 2024, seperti dikutip dari Tempo.(**)
