“Dan, tagihan berjalan BPJS Halut 2025 tidak ditunggak dan mereka akan rutin membayar, itu komitmen dari saya, Bupati Halut, dan Ibu Korcab BPJS Maluku Utara, itu untuk Halut,” tambahnya.
Sherly melanjutkan, kondisi nyaris serupa juga dialami oleh Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Meskipun kepesertaan BPJS Kesehatannya masih aktif, namun tidak menjadi prioritas. Hal ini ditengarai karena tunggakan iuran BPJS Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 7 miliar.
“Sehingga, apabila ada warga tidak punya BPJS, kemudian tiba-tiba di rumah sakit mau bikin BPJS, tidak bisa langsung aktif, harus menunggu selama satu bulan. Statusnya tidak prioritas karena masih ada tunggakan,” terangnya.
Langkah serupa juga diambil agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan, dengan membayar DBH dari Provinsi Maluku Utara kepada Kabupaten Halmahera Barat, melansir Kompas.com.
“Provinsi sudah membayar utang DBH 2023 pada Halbar sebesar Rp 10 miliar. Kenapa? Karena Halbar defisit untuk membayar THR nanti, dan uangnya sebagian untuk membayar utang BPJS,” katanya.
Sherly berharap, bulan depan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat dapat aktif kembali dan menjadi prioritas. Dia menambahkan bahwa dari 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara, terdapat lima yang sudah UHC, sementara lima kabupaten dan kota lainnya belum UHC.
“Dari lima itu, tiga sebenarnya pernah UHC, tetapi mereka dalam posisi utang, yaitu Ternate, Halbar, dan Halut,” bebernya. UHC atau Universal Health Coverage merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh warga negara.
Lanjut Sherly, Halut mulai bulan April nanti sudah mulai aktif kembali dan akan kembali UHC. Sementara Halbar masih tetap aktif, namun tidak prioritas dan akan menuju ke prioritas. “Sedangkan untuk Ternate, saya belum tahu (detail masalahnya), tapi nilai utangnya Rp 17 miliar. Untuk Halsel dan Taliabu dalam proses untuk berusaha membayar, tetapi belum UHC,” cetusnya.
“Tapi Halsel menunjukkan niat yang luar biasa sekali, dengan membayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 45 miliar, hanya saja belum UHC, karena penduduknya sangat banyak,” imbuhnya.
Sherly berharap 10 kabupaten dan kota dapat segera UHC, sesuai yang dijanjikan dalam kampanye. ***
