“Tetapi karena kami pulau kecil dan kami punya kepadatan penduduk asli di kampung-kampung maupun negeri juga padat, maka dari itu kami lebih cenderung agar program transmigrasi lokal itu digalakkan di Provinsi Maluku,” ujarnya.
Sementara itu, Rakor tersebut dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria / Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.
Rakor dihadiri selain Mendagri juga oleh Menteri transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Plt Sekjen Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Para Wakil Menteri beserta jajaran, serta Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia secara virtual.
Acara diawali dengan pembacaan nota kesepahaman, sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk menyinergikan tugas dan fungsi, serta bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi di bidang Agraria / Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Menteri Dalam Negeri. (*)
