Ia kembali menekankan bahwa jika dalam pelaksanaan ditemukan kekurangan, maka evaluasi harus dilakukan tanpa mengurangi komitmen terhadap tujuan program.
“Sebagai partai pendukung Presiden Prabowo, Golkar sangat mendukung program MBG. Kalau dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan kelemahan merupakan tantangan yang harus diperbaiki dan dibenahi terus menerus,” sambungnya.
PDIP: Anggaran MBG Diambil dari Porsi Pendidikan
Sebelumnya, Fraksi PDIP menyampaikan analisis terkait sumber pendanaan MBG yang disebut berasal dari anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun, yang merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan bahwa alokasi tersebut tertuang dalam dokumen resmi negara.
“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menambahkan bahwa dalam lampiran APBN disebutkan secara jelas adanya penggunaan dana pendidikan untuk MBG.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” sebutnya.
