BeritaNasionalPolitikUtama

Golkar Pekan Depan Survei Tahap Kedua, Hamzah : Pleno DPP Golkar Tidak Bahas Gubernur dan Wakil Gubernur tapi HUT dan Persiapan Pilkada 2024

215
×

Golkar Pekan Depan Survei Tahap Kedua, Hamzah : Pleno DPP Golkar Tidak Bahas Gubernur dan Wakil Gubernur tapi HUT dan Persiapan Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Ketua PP Maluku-Maluku Utara DPP Golkar Ir.Hamzah Sangadji (internet)

AMBON, arikamedia.id – Golkar masih akan melakukan survei tahap kedua yang rencananya akan dimulai pekan depan. Pleno DPP Golkar di Jakarta beberapa hari lalu membahas dua agenda yakni persiapan HUT Golkar ke-60 tanggal 20 Oktober 2024 dan agenda persiapan Pilkada 2024.

Saat ini masih dalam tahap persiapan survei tahap kedua terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku maupun calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota se-Maluku.

Hal ini diungkapkan Ketua Pemenang Pemilu (PP) Maluku – Maluku Utara DPP Partai Golkar Ir.Hamzah Sangadji ketika dihubungi arikamedia.id, Sabtu (13/07/2024).

Ditegaskan, survei tahap kedua minggu depan baru dimulai dan di minggu terakhir bulan Juli hasil survei akan digelar, kemudian mempersiapkan rekomendasi untuk dikeluarkan.

Baca Juga  Presiden Mau Ampuni Koruptor, Begini Penjelasan Menkum
Rapat Pleno DPP Partai Golkar 10 Juli 2024 dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto (website)

Menurutnya, semangat dan dinamika yang terjadi saat ini boleh-boleh saja, tapi mekanisme dan prosesnya masih berjalan. “Kepada seluruh kader Golkar tetap solid apapun keputusan DPP Golkar terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan tetap tegak lurus serta menjalankan keputusan DPP Golkar,” tandasnya.

Sebagai PP dia menegaskan belum ada sikap partai dalam bentuka appaun kepada kader Golkar di Maluku siapapun dia dalam perhelatan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam…