AMBON, arikamedia.id – Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2025, dengan sejumlah catatan strategis.
Ketua Fraksi PKB, Mumin Refra, menegaskan dukungan fraksinya didasarkan pada komitmen untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pengelolaan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Fraksi PKB menerima, namun dengan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian eksekutif dalam implementasi nantinya,” ujar Mumin dalam Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda APBD Perubahan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/09/25).
Catatan Fraksi PKB
1. Pertumbuhan Ekonomi
Fraksi PKB mendorong kebijakan yang mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Maluku.
2. Prioritas Pembangunan
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor industri daerah.
Peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Mendorong investasi, pariwisata, dan akses transportasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
