Usman Hamid: Hukum jelas sangat tumpul
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai absennya Firli Bahuri dari sejumlah pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi menunjukkan adanya kemunduran independensi lembaga penegak hukum.
Usman menjelaskan bahwa kasus ini mencerminkan adanya perlakuan yang tidak adil dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ia menilai kasus tersebut mengungkap adanya tarik-menarik kepentingan politik yang memengaruhi penegakan hukum. Hal ini, menurutnya, semakin memperlihatkan hilangnya independensi, terutama di tubuh KPK dan Polri.
“Keduanya kini terseret dan tersandera oleh tarik menarik kepentingan politik,” kata Usman kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Kamis, 28 November 2024.
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Usman, sudah bukan KPK yang dulu lagi. Dalam langkah-langkahnya, sering kali penegak hukum merugikan kepentingan rakyat. “Hukum jelas sangat tumpul,” ujarnya. ***
