Lebih lanjut, Harto menilai jalannya diskusi dalam FGD tersebut justru diarahkan seolah forum tersebut tidak berpihak atau tidak mewakili semua kepentingan secara seimbang.
Padahal, menurutnya, niat baik pemerintah dalam menyelenggarakan forum itu seharusnya menjadi langkah positif, dikutip dari WARTAKOTALIVE.COM.
Tujuannya untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi ojek online selama ini. “URC Ojol akan terus berjuang dan konsisten menyuarakan aspirasi teman-teman ojol, serta melawan pihak-pihak yang diduga memiliki agenda terselubung dengan memanfaatkan nama ojek online demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus bersikap kritis terhadap individu atau kelompok yang menggunakan nama ojol untuk memancing opini yang mengarah pada kekerasan atau tindakan represif. “Kami akan terus berdiri dan melawan siapa pun yang hanya menunggangi nama ojol, tapi saat diajak berdiskusi justru menciptakan narasi yang menyulut konflik,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Perhubungan RI bersama komunitas ojek online yang digelar di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (24/7/2025) berakhir ricuh. Forum yang senyatanya membahas permasalahan seputar ojol, seperti kenaikan tarif, bagi hasil, status kemitraan, dan lainnya itu berakhir tak memuaskan.
