Selain itu, Fence juga menyoroti belum transparannya penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Gizi (SPG), yang dinilai rawan konflik kepentingan.
Beban kerja SPG yang tinggi, dengan satu dapur harus melayani hingga 3.000 siswa, dinilai berisiko menurunkan kualitas layanan.
Temuan lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan honor, hingga ketidaksesuaian mutu bahan baku pangan. Karena itu, Fence mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal Maluku yang dinilai lebih segar, sehat, dan mudah diawasi.
“Kalau bahan pangan lokal tersedia, sebaiknya dimanfaatkan. Ini penting untuk menjamin mutu makanan sekaligus mendukung petani lokal,” tegasnya.
Dindikbud Maluku berharap MBG ke depan tidak hanya mengejar kuantitas penerima, tetapi juga menjamin kualitas, keamanan pangan, dan kesehatan siswa, melalui sinergi kuat antara Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Ketahanan Pangan, serta seluruh pemangku kepentingan. (AM-18)
