“Responden cenderung menolak wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur,” kata Direktur Riset RTK Muhammad Taufiq Arif dalam Diskusi Akhir Tahun di Roda Tiga Konsultan Kafe, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Desember 2019.
Survei oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada Februari 2022 juga menunjukkan mayoritas responden tak setuju ibu kota negara dipindah, yakni 53 persen. Sementara, yang setuju dengan pemindahan IKN dalam survei berjudul Dinamika Isu Sosial Kemasyarakatan dan Konstelasi Politik 2024 periode 15-22 Februari itu, sebanyak 36 persen.
Survei tahun lalu oleh Indostrategic yang dirilis pada Jumat, 14 Juli 2023 juga masih menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke IKN. Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Indostrategic Khoirul Umam mengatakan jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 57,3 persen.
“Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur,” kata Khoirul dalam konferensi pers secara virtual. “Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju dan sangat setuju,” lanjutnya.
