“Jadi publik masih merasakan bahwa masalah pengangguran masalah kesejahteraan masalah tingkat ekonomi itu seharusnya lebih cepat lebih dulu diselesaikan oleh Presiden,” kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Lembaga survei KedaiKOPI juga menyigi pendapat publik terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Survei ini dilakukan pada periode 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1.200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling.
Survei KedaiKOPI menunjukkan 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini. Survei ini juga menemukan data bahwa 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pemindahan ibu kota.
“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, Senin, 26 Agustus 2019.
Hasil survei lembaga Roda Tiga Konsultan yang dirilis pada Desember 2019 juga mencatat mayoritas responden tak setuju pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebanyak 38,3 persen menyatakan tidak setuju, sedangkan yang setuju sebanyak 32,5 persen. Persentase sisanya terbagi antara netral dan tidak menjawab/tidak tahu.
