Koalisi buruh juga menuntut peraturan daerah terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk buruh rentan, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta UU Ketenagakerjaan tanpa model omnibus law. *
DPRD Pastikan Tindaklanjuti Tuntutan Buruh di Maluku Ke Pemda dan Kementerian












