Lebih lanjut ditandaskan, kalau sekarang alasannya karena rusak lalu tidak bayar, itu jelas tidak sesuai dengan kesepakatan.
“Kontrak berdasarkan ukuran dan kondisi yang ada. Kita lihat dulu, lantai mana yang rusak, bagian mana yang perlu diperbaiki. Bukan kemudian dalam proses pengelolaan dibiarkan rusak, lalu dijadikan alasan tidak bisa bayar,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam mengawasi dan menegakkan isi kontrak pengelolaan agar tidak merugikan daerah. *
Harus diberi kesempatan untuk memperbaiki lanjut Andreas, prinsipnya kerja sama tetap dilanjutkan dengan catatan ada perbaikan, baik dari sisi teknis maupun penyesuaian…
Arikamedia.id, JAKARTA – Seorang staf kementerian yang mengaku sebagai anggota keluarga dari pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi…
Selain evaluasi reformasi institusional, Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan kebijakan Polri dalam menyikapi kebebasan berekspresi serta…
Sistem pencatatan dan pelaporan pun terus diperkuat untuk memantau cakupan serta efektivitas program. Meski demikian, tantangan di lapangan masih dihadapi, terutama terkait…
MALUKU BARATA DAYA – Gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Maluku Barat Daya. BMKG melaporkan gempa terjadi pada Senin (26/01/26) pukul 09.54…
