Kata Wajo, Komisi III DPRD Maluku berencana menggelar pertemuan dengan seluruh kepala dinas PUPR kabupaten dan kota se-Maluku dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan membahas kesiapan administrasi serta pemenuhan persyaratan teknis yang diminta kementerian.
Lebih jauh dirinya menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk kepentingan wilayah tertentu, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Maluku.
“Kami akan duduk bersama di DPRD Provinsi Maluku untuk menyampaikan arahan. Semua daerah, termasuk kabupaten dan kota, harus menyiapkan administrasi yang dibutuhkan Ini bukan hanya kepentingan DPRD Maluku, tetapi kepentingan Maluku secara keseluruhan,” ujarnya.
Sebagian besar usulan yang diajukan berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan. Usulan tersebut telah dihimpun sejak pembentukan panitia kerja APBD 2026 hingga berbagai rapat lanjutan yang digelar DPRD Maluku. *
