“Permasalahan diantaranya pengelolaan keuangan SKPD belum sepenuhnya memadai. Realisasi Belanja perjalanan dinas pada 10 SKPD tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume 15 paket pekerjaan belanja modal gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,” urai Purwanto.(*)
DPRD Maluku Tindaklanjuti Hasil Temuan Komisi IV Di Dinas Pendidikan Ke Penegak Hukum
