Lebih jauh dia memohon dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar proses ini berjalan lancar.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung proses pembangunan infrastruktur listrik ini,” tambahnya.
Meski demikian, Awat menegaskan bahwa PLN tetap berkomitmen untuk mewujudkan elektrifikasi desa secara menyeluruh demi mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional.
Menanggapi pemaparan dari pihak PLN, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Jhon Laipeny menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik.
“Kami memahami bahwa listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga. Karena itu, Komisi II akan terus mengawasi dan mendorong agar proses elektrifikasi ini dilakukan secara adil dan tepat waktu,” ujarnya
DPRD juga meminta agar PLN transparan dalam menyampaikan progres pembangunan serta membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar program ini tidak mengalami hambatan birokrasi.
Sebagian besar desa yang belum terlistriki berada di wilayah-wilayah yang secara geografis cukup menantang, seperti pulau-pulau kecil, wilayah pegunungan, dan daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan memadai. Selain itu, besarnya anggaran yang dibutuhkan juga menjadi tantangan tersendiri. *
