Kata dia, pemerintah provinsi perlu membuka ruang koordinasi yang lebih transparan agar data hubungan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan bersama.
Selama ini lanjutnya, perbedaan perencanaan antar level pemerintahan kerap memicu tumpang tindih program pembangunan.
DPRD Maluku lebih lanjut dikemukakan, ikut menyoroti pentingnya penyusunan peta konektivitas pembangunan untuk menyelaraskan program kabupaten, provinsi, dan proyek yang dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kementerian berharap ada konektivitas yang jelas. Karena itu dibutuhkan satu peta besar yang menjadi pegangan bersama agar pembangunan benar-benar terintegrasi,” kata Halimun.
Ia berharap agenda rapat dan pengawasan terpadu tersebut dapat segera dijadwalkan. Dengan demikian, kompetensi, usulan, dan komitmen pembangunan dapat disatukan dalam kerangka kerja bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. *
