Berbagai permasalahan, hambatan, tantangan dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, yang telah dibahas dan evaluasi secara kemitraan antara pemda dengan DPRD. Oleh karena itu setiap masalah yang ditemui akan dijadikan sebagai pengalaman dalam pelaksanaan keuangan daerah ditahun yang akan datang.
DPRD melalui setiap fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap keputusan politik rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Sementara itu Pj Gubernur Maluku Sadali Ie mengatakan bahwa, beberapa waktu lalu Pemda telah menyampaikan Rancangan Perda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas. Dan pada hari ini Melalui rapat Paripurna Dewan yang terhormat kita bersama-sama dalam mengikuti Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda tersebut.
Menurutnya, Renperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dibahas oleh Dewan yang terhormat dalam semangat kebersamaan, kemitraan, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.
Sadali juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan Tenaga, pikiran, dukungan serta kerjasama dalam pembahasan Ranperda ini.
