AMBON, arikamedia.id – Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun tegas menolak program Pemerintah Pusat terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT) badan setuju DPRD Aru menolak relaksasi keputusan tentang penangkapan terukur.
Penolakan tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat bersama Pimpinan DPRD Maluku dan pimpinan serta 17 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Senin (26/05/25).
Dikatakan, kebijakan tersebut tentu sangat tidak bermanfaat, apalagi dalam formula perhitungan dana alokasi umum (DAU) menggunakan basis daratan, lebih menguntungkan daerah di pulau Jawa, ketimbang Maluku daerah kepulauan, terkhususnya Aru sebagai daerah penghasil.
Menurutnya, tak hanya perikananan, dalam rapat juga menyoroti masalah pendidikan yang masih jauh dari perhatian, baik pemprov Maluku, maupun pemerintah pusat.
“Masih terdapat beberapa kecamatan yang sampai saat ini belum dibangun SMA, yaitu Kecamatan Sir-Sir dan Aru Selatan Timur,” kata Politisi PDIP ini.
Kata Watubun, untuk pembangunan gedung sekolah, masyarakat telah menyiapkan lahan, ditunjang dengan SMP, sebagai sekolah penyangga.
Begitu juga SMA Doka Barat ujarnya, sudah direncanakan pada tahun lalu, namun sampai saat ini bangunannya belum ada. Termasuk SMA Longgara Para dan Papalula.
