3. Pembangunan Posko Permanen: DPRD juga meminta Polresta Ambon untuk segera membangun posko permanen di beberapa titik rawan, termasuk di Desa Hunut.
Meskipun terkendala anggaran, DPRD akan menjadwalkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan dukungan. Pemindahan pos di beberapa lokasi juga menjadi bagian dari prioritas agar pengawasan keamanan lebih efektif.
Melalui rekomendasi ini, DPRD menegaskan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memastikan kondusivitas Kota Ambon.
“Kota ini adalah pusat pemerintahan dan wajah Maluku. Jika kita gagal menjaga keamanan, maka iklim investasi sulit hadir, dan pengangguran tetap menjadi tantangan bagi masyarakat Ambon,” tegasnya.
Selain itu,Toisutta menyoroti pentingnya pembangunan pos keamanan permanen di titik-titik rawan konflik.
Lokasi yang diusulkan antara lain perempatan Silo, perbatasan Hunut-Durian Patah, serta wilayah Air Besar.
Agar dengan adanya pos dan aparat yang siaga, potensi gesekan antarwarga diharapkan dapat dicegah sebelum meluas.
“Pos keamanan ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi simbol kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Komisi I akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pos tersebut,” tutupnya. (AM-18)
