AMBON, arikamedia.id – Ketua DPC Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Ambon, Rizky Gunawan minta Polda Maluku harus berikan kejelasan soal penanganan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, yang terjadi di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) harus transparan soal surat perintah penghentian perkara yang di keluarkan, kepada publik.
Hal ini sudah menjadi perhatian dan atensi publik terhadap anak di bawah umur yang telah menjadi korban, kasus tersebut berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) sehingga tidak bisa diselesaikan diluar peradilan.
Dikatakan, walau jika adanya mediasi untuk menjadi bahan pertimbangan hukum namun secara perundang undangan, prosesnya tidak dapat di hentikan tanpa ada kejelasan, maka dari itu proses hukumnya harus tetap jalan sampai tuntas.
Penanganan dari pihak kepolisian serta penglihatan publik terkait kasus ini harus komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan komitmen hukum di Indonesia tentang kekerasan seksual, yang telah diperbarui dengan adanya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga dengan adanya UU No. 23 tahun 2002 serta perubahannnya dalam UU No. 35 tahun 2014 dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
