Dia mengusulkan agar sekolah-sekolah dengan jumlah siswa minim digabungkan demi efisiensi dan peningkatan kualitas pendidikan.
Gagasan ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan konsep Sekolah Rakyat yang terintegrasi.
Dengan konsep ini, Saoda menyebutkan, kita bisa menghindari pembukaan sekolah baru yang tidak terukur dan justru memperkuat kualitas pendidikan secara merata.
Saoda mengkritik kualitas lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah. Dirinya menilai banyak lulusan SMK, terutama jurusan pertanian, belum siap terjun ke dunia kerja dan tidak memberikan dampak nyata bagi sektor produktif desa.
Harus ada evaluasi kurikulum dan peningkatan pembinaan keahlian ditambahkan, jangan sampai lulusan SMK hanya sekadar memiliki ijazah tanpa kompetensi.
Saoda mendukung rencana rotasi guru dari sekolah di kota ke desa sebagai langkah pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari pembicaraan serius di internal Komisi IV DPRD Maluku.
“Anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kota juga berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Ini soal keadilan dan tanggung jawab bersama,” terangnya. **
