AMBON, arikamedia.id – Provinsi Maluku telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan untuk program pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan di wilayah kepulauan.
Selain Maluku, program ini juga berfokus pada tiga provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Maluku dipilih karena karakteristiknya yang unik sebagai provinsi kepulauan dengan basis ekonomi kelautan yang kuat.
“Kenapa Maluku? Karena berbeda dengan NTB maupun provinsi lain, Maluku memiliki basis ekonomi laut, jadi isu pembangunan rendah karbon di sini akan berbeda dibanding wilayah lain,” jelas Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa saat diwawancarai di Hotel Santika Ambon, Selasa,(16/09/2025).
Lewerissa menambahkan bahwa program ini akan membantu Maluku dalam menyusun rencana khusus pembangunan rendah karbon yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya tantangan perubahan iklim semakin nyata, termasuk di Maluku, abrasi pesisir, kenaikan permukaan air laut, hingga banjir ekstrem menjadi ancaman serius.
