Masyarakat Adat di Maluku juga mengalami kondisi serupa akibat ketimpangan kebijakan dari pusat turut diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Negeri di Maluku, yang dijadikan lokasi proyek di sektor energi, pertambangan dan kehutanan mengakibatkan berbagai masalah, seperti konflik serta kerusakan lingkungan.
Masyarakat adat menurut KMS adalah kelompok yang paling rentan karena hak atas tanah dan ruang hidup mereka disulap menjadi proyek berkedok pembangunan ekonomi.
Mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil antara lain, AMAN Maluku, KORA Maluku, BPAN Wilayah Maluku, Perempuan AMAN, AJI Ambon, Komite Aksi Kamisan Ambon, GEMA PENU SETARA, FPPI Ambon, GEMPAR UNPATTI dan BAMM. (AM-29)
