Sebagai alternatif, Bhima mengusulkan agar ukuran kesejahteraan tidak lagi berbasis total pengeluaran, tetapi pada pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income), yakni pendapatan bersih yang tersedia setelah dikurangi kewajiban pokok seperti pajak dan kebutuhan dasar.
Pendapatan disposabel mencerminkan kondisi akhir setelah negara menjalankan peran redistributifnya, baik melalui pungutan maupun transfer sosial.
“Dengan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi fiskal, kita dapat menilai seberapa efektif kebijakan negara dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, sehingga kita tahu mana program yang harus dilanjutkan, mana yang harus dihentikan,” ungkap Bhima.
Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan masyarakat lainnya juga harus dilihat secara bersamaan dalam satu paket evaluasi pembangunan, seperti akses terhadap pendidikan, perumahan dan kesehatan, upah yang layak, jaminan hari tua, angka pengangguran dan PHK, hingga, tingkat kejahatan dan korupsi.
Saat ini pemerintah hanya memilih data-data yang positif, dengan landasan metodologi yang lemah dan pada saat yang sama mengabaikan indikator penting lainnya.
“Kita lebih baik menggunakan data dengan benar untuk melihat fakta yang ada, ketimbang memoles data hanya untuk kepentingan pencitraan, yang ujung-ujungnya malah membingungkan perencanaan kebijakan kedepannya. Kemiskinan bukan aib, tapi masalah sosial yang harus diselesaikan,” pungkasnya. *
