BeritaDaerahParlementariaUtama

Dari Hasil Pengawasan, Komisi II DPRD Maluku Temui Program Kerja Eksekutif Salah Sasaran

54
×

Dari Hasil Pengawasan, Komisi II DPRD Maluku Temui Program Kerja Eksekutif Salah Sasaran

Sebarkan artikel ini
Rapat Komisi II di ruang Komisi Gedung Rakyat Karang Panjang, Senin (11/11/2024).

AMBON, arikamedia.id – Komisi II DPRD Maluku melakukan rapat kerja bersama mitra dalam rangka membahas dan mengevaluasi program kerja. Rapat tersebut berlangsung di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (11/11/2024).

Rapat ini dipimipin Ketua komisi II  Irawadi dan anggota Komisi II, dihadiri Kepala Dinas ESDM, Abdul Haris, Kepala Dinas Pertanian, Ilham Tauda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Roy Syauta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Erawan Asikin, Kepala Dinas Kehutanan, Haikal Baadila.

“Terdapat sejumlah program kerja yang dinilai salah sasaran, diantaranya bantuan nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengawasan, bantuan yang seharusnya diberikan kepada nelayan, namun kenyataannya  juga diberikan petani, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sepatutnya tidak boleh diberikan,” kata Ketua Komisi II, Irawadi.  

Baca Juga  Ketum BPP : HIPMI Maluku Harus Bentuk Tim Buka Akses Pasar dan Permodalan Bagi Pengusaha

Tak hanya itu, terdapat juga temuan program kegiatan di Dinas Kehutanan, dimana dalam laporan kegiatan yang dilakukan, anggaran yang terpakai sudah terpakai habis, namun kenyataannya kegiatan belum selesai.

Senada dengannya, anggota Komisi II, Dali Fahrul Syarifudin, mengemukakan,  kegiatan yang dilakukan Dinas Kehutanan tidak efektif. Berkaitan dengan  pembangunan hutan rakyat diluar kawasan hutan negara, dalam penyerapan anggaran tidak maksimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

AMBON, arikamedia.id –  Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan selamat atas dilantiknya pengurus baru Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku, sekaligus menegaskan…

Berita

Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, mengungkapkan keprihatinan terhadap ketidakmerataan pembangunan di daerah tertentu seperti Batu Merah Galunggung, Tantui, dan Leitimur Selatan. Ia mendesak Pemerintah Kota Ambon memberikan perhatian yang seimbang dalam alokasi anggaran serta memastikan pembangunan ditujukan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas dan keadilan sosial.

Link Banner