PP Muhammadiyah juga menyatakan akan segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan bersama Presiden Joko Widodo. “Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.
Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola. Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, kata Mu’ti, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batu bara. “Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu,” kata dia.(*)
