Selama ini banyak kegiatan infrastruktur yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dilaksanakan di sembilan kabupaten dan kota di Maluku, lebih jauh Johan mengingatkan, kalau kita hanya menunggu, hasilnya tentu terbatas. Tapi kalau kita aktif berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pemerintah pusat, peluang itu tetap ada. Kita tidak bisa diam.
“Kadang sudah dikerjakan, tapi karena batas waktu, tidak bisa diperpanjang. Ini merugikan kita semua,” kata dia.
Selain soal anggaran, ia menyoroti persoalan keterbatasan waktu dan administrasi yang kerap menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek.
Johan menyebutkan, dalam beberapa kasus, proyek yang telah berjalan tidak dapat diperpanjang masa pelaksanaannya, sehingga berpotensi merugikan daerah.
Ditekankan, pentingnya sinergi antara dinas PU kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi dalam melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat.
Menurut Politisi partai Gerindra Maluku ini, pembangunan infrastruktur tidak boleh terfokus hanya di Kota Ambon, tetapi harus merata di seluruh wilayah Maluku.
“Pembangunan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya untuk Ambon, tetapi untuk seluruh kabupaten dan kota di Maluku. Koordinasi menjadi kunci,” ujarnya.
