AMBON, arikamedia.id – Wakil Gubernur Maluku saat membuka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Provinsi Maluku, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Maluku tahun 2025 mengatakan, setiap proses pembiayaan, pasti terdapat nomenklatur setidaknya untuk dua hal, belanja perencanaan dan belanja pengawasan, inilah yang menjadi ruang bagi Inkindo.
“Di situlah peran Bapak-Ibu semua diperlukan untuk merancang perencanaan agar dana tersebut dapat dialokasikan dengan tepat dan tidak menyalahi aturan,” terangya.
Menurutnya, dana yang kita kelola dalam pemerintahan pada setiap level selalu membutuhkan perencanaan yang baik.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sesuai data BPS, penurunan drastis terjadi pada volume ekspor Maluku. Karena itu, upaya peminjaman ke SMI diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Tentu kita semua memahami bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bapak-Ibu adalah mitra strategis di semua level pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Secara teori, apabila pemerintah bekerja sendiri, pertumbuhan ekonomi biasanya hanya dapat bertahan di angka 5–6 persen. Untuk mencapai 8 persen atau bahkan 10–11 persen, peran sektor swasta harus masuk melalui investasi dan kolaborasi,” jelasnya.
