Menurutnya, DPRD Maluku telah merencanakan untuk melakukan rapat bersama pihak terkait, baik itu pihak Blok Masela, Pemerintah Kabupaten setempat, Sekretaris Daerah Maluku didampingi Biro Hukum, serta Badan Pertanahan untuk membahas jeritan hati masyarakat terdampak pembangunan proyek LNG Blok Masela.
“Rapat dalam waktu dekat kita akan secepatnya dilakukan setelah pelantikan Gubernur,” ucapnya.
Kata Solichin, sesuai rencana, rapat bersama mitra akan berlangsung setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku terpilih 6 Februari mendatang. Rapat tersebut untuk mencari solusi, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sebagai wakil rakyat, dia menilai penetapan harga tanah untuk proyek yang menelan anggaran ratusan ribu triliun terbilang kecil. Hal ini yang harus dibicarakan, disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Lebih jauh dirinya berharap rapat nantinya dapat menghasilkan kesimpulan, yang dapat menguntungkan masyarakat setempat dan terdampak langsung dari proyek yang nantinya akan mendukung Ketahanan Energi Nasional.
“Tentunya harapan kami, kita memanggil untuk dibicarakan supaya ada jalan keluar solusi, terkait harga tanah yang dikeluhkan masyarakat, bahwa harganya murah,” tutupnya. **
