Untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, Latif menekankan perlunya sinergi dan konsistensi langkah antarinstansi. “Diperlukan sinergi antar pihak guna memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta pengendalian ekspektasi masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota terus memperluas program pasar murah, operasi pasar, dan penguatan pasar tani guna menekan harga komoditas yang mengalami lonjakan. Latif juga menekankan pentingnya kelancaran distribusi, termasuk monitoring rutin di pasar tradisional, serta pengawasan terhadap potensi kenaikan harga yang tidak wajar.
“Upaya menjaga kelancaran distribusi melalui sidak pasar, inspeksi rutin, serta koordinasi dengan Satgas Pangan harus tetap dijalankan,” katanya.
Menurut Latif, komunikasi publik yang efektif juga menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. “Kita perlu terus melakukan edukasi bijak berbelanja dan meminta masyarakat tidak melakukan panik buying akibat informasi yang berlebihan,” tutur Latif.
Dalam kesempatan tersebut, Latif juga memaparkan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Maluku.
Pada semester I tahun 2025, terdapat 8 pemda berstatus digital dan 4 pemda berstatus maju, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Saat ini masih terdapat beberapa daerah dengan status “maju”, yakni Kota Tual, Maluku Tenggara, Buru Selatan, dan sebagian kabupaten lainnya.
