“Kita ingin ada kejelasan. TGPF bisa menjadi jalan untuk memastikan proses ini berjalan terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Melansir Parlementaria lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menekankan bahwa pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum didorong untuk menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya pihak lain yang merencanakan atau mengendalikan aksi tersebut.
“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Harus diungkap siapa aktor di belakangnya, siapa yang merencanakan, dan apa motifnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap aktivis merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, negara harus menunjukkan sikap tegas agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas, apalagi ini menyangkut keselamatan warga negara dan ruang demokrasi,” tambahnya.
Komisi III DPR RI, lanjut Benny, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan kasus ini, termasuk mendorong langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan pengungkapan perkara berjalan secara menyeluruh.
