BeritaDaerahEkonomiPemerintahanUtama

Arah Kebijakan Pemerintah 2025 Jadi Sasaran Prioritas Pemerintah dalam Layanan Publik

27
×

Arah Kebijakan Pemerintah 2025 Jadi Sasaran Prioritas Pemerintah dalam Layanan Publik

Sebarkan artikel ini
Salah satu objek wisata Ora Beach di Seram Utara - Web

Dikutip dari Materi Bappeda Maluku, “Kawasan Afrimasi yaitu Kawasan Perbatasan PKSH dan Wilayah Pendukung pertama PKSN Saumlaki yakni di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara (Kepulauan Tanimbar) dan PKSN Ihwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ujarnya.

Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat (Maluku Tenggara). Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-sir (Kepulauan Aru), Pulau Dulah Selatan (Kota Tual).

Kata Lailossa, Kawasan Perdesaan Prioritas, Kawasan Perdesaan Waepo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi (Buru).

Kawasan Konservasi antara lain KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Rhun (Maluku Tengah). KKD Pulau Kei Kecil (Maluku Tenggara). KKD Perairan Buano (Seram Bagian Barat), KK Kepulauan Aru Bagian Tenggara (Kepulauan Aru), KK Perairan Kepulauan Lease (Maluku Tengah).

Baca Juga  Plh Kadis Perindag Pimpin Kerja Bhakti di Pasar Mardika Menyusul Tumpukan Sampah yang Merusak Pemandangan dan Kesehatan

Proyek Strategi Nasional (PSN) lanjutnya, bagi Maluku adalah Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dan Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu.

Proyek Strategi Nasional lainnya adalah, Program Makan Bergizi Gratis, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas, Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota, Program Penuntasan TBC, Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat, Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional, Peningkatan Produk Daging Sapi dan Susu Sapi, Program Pengembangan Industri Dirgantara : Pengembangan N219 Amfibi, Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu, Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1 : 5.000) Seluruh Wilayah Indonesia, Pembangunan 3 Juta Rumah. Pengembangan penataan Banda Naira dan sekitarnya masih disusun Bappenas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *