“Upaya untuk melahirkan pendidikan vokasi sebagai penyedia kompetisi dalam penyerapan tenaga kerja adalah pengembangan pendidikan vokasi harus dapat berorientasi pada kebutuhan industri atau kebutuhan pasar kerja,” kata Raymond.
Kurikulum pendidikan yang tidak mampu mengikuti perkembangan industri yang cukup pesat ini menyebabkan industri kerapkali mengelukan lulusan yang tidak sesuai kebutuhan dunia kerja.
Raymond menyampaikan, lulusan pendidikan vokasi juga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan industri yang tangguh dalam menghadapai perubahan yang ada. Pendidikan kurikulum sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja dengan dunia indistri.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan dalam Dialog Publik tersebut menjelaskan, SMK di Provinsi Maluku 121 sekolah negeri ada 84, swasta ada 37.
Perkembangan siswa SMK kuanititasnya, jumlah siswa itu tergantung bagaimana dia melakukan sosialisasi dan promosi ke masyarakat. Diakui Dinas Pendidikan bahwa sekolah kejuruan itu menampung siswa-siswa nakal.
Dinas Pendidikan juga tengah melakukan proses pengusulan 21 SMK dalam pendirian Badan Layanan Unit Daerah, sementara proses dokumenya di perekonomian Provinsi Maluku, nanti SMK-SMK ditaruh di unit layanan daerah dan itu sementara diproses di biro perekonomian.
