Ratna mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif daripada sekadar WFH, antara lain audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri, percepatan transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara, serta penguatan transportasi massal untuk menekan konsumsi BBM.
“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara,” ucap dia.
Pemerintah berencana menerapkan WFH bagi ASN dan swasta untuk menghemat cadangan BBM nasional akibat perang di Asia Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim penerapan satu hari kerja dari rumah tidak akan mengganggu roda perekonomian nasional. Pemerintah tengah menggodok aturan WFH satu hari dalam sepekan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang yang berkecamuk di Asia Barat.
Purbaya mengatakan kebijakan tersebut justru akan efisien menekan konsumsi energi jika hari untuk WFH dipilih dengan cermat, misalnya pada hari Jumat. “Harusnya enggak masalah, kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total enggak akan terlalu terganggu,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.
