Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi penghematan energi atau bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimulai pada April tahun ini.
Menurut Ratna, pendekatan WFH terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.
“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” kata Ratna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Januari 2026.
Ratna menilai kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar. Sehingga pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.
“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan, seperti produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga beban biaya listrik rumah tangga yang justru bisa meningkat.
