JAKARTA, arikamedia.id – Pemerintah baru wajib menjalankan kewajibannya pada perlindungan hak asasi manusia yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia dalam rilis yang diterima arikamedia.id.
“Pelanggaran-pelanggaran tersebut mulai dari penindasan atas kebebasan berekspresi, penyingkiran hak komunitas adat, perusakan lingkungan, peningkatan konflik di Papua, hingga penguatan budaya impunitas merupakan ciri mencolok pelanggaran pemerintah yang lama terhadap kewajiban dan komitmen internasional Indonesia di bidang HAM,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Dia mengungkapkan, Pemerintah baru harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk menegakkan HAM bagi semua warga, mengoreksi kebijakan pemerintahan yang lama dan memastikan adanya pertanggungjawaban negara atas setiap pelanggaran HAM yang terjadi.
Dibeberkan, Pemerintahan Jokowi selama ini gencar menjalankan agenda pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang dibayang-bayangi oleh pola pelanggaran serius terhadap HAM yang juga sekaligus mengkhawatirkan.
Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi, para pembela HAM dan warga biasa menghadapi tindakan represi, meskipun pemerintah Indonesia mengklaim kemajuan dalam HAM dan supremasi hukum. Dari Januari 2019 hingga Oktober 2024, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 454 kasus serangan terhadap 1262 pembela HAM, termasuk pegiat masyarakat adat, jurnalis, dan aktivis lingkungan.
