AMBON, arikamedia.id – Anggota Bapemperda DPRD Maluku, Allan Lohy, menyoroti pengelolaan parkir di daerah yang dinilainya masih menggunakan sistem lama dan rawan kebocoran pendapatan.
Hal itu disampaikan Allan dalam rapat bersama yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu, (17/12/2025).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku segera menerapkan sistem parkir non-tunai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Diingatkannya agar tidak lagi memeakai sistem lama. Sekarang sudah ada kartu dan sistem elektronik. Kalau masih manual, pendapatan bisa cuma Rp50.000, padahal potensinya jauh lebih besar.
Menurutnya, penerapan sistem parkir berbasis elektronik akan membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan dan terukur, sekaligus menekan potensi praktik korupsi.
“Daripada bayar jasa jaga parkir Rp1–2 juta per bulan, tapi potensi pendapatan Rp15 juta justru hilang, lebih baik dibuat formula baru yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Harapnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat bersinergi menyusun kebijakan pengelolaan parkir yang lebih modern dan akuntabel melalui regulasi daerah. (**)
