AMBON, arikamedia.id – Kerusakan talud pantai dan buruknya sistem drainase di sejumlah wilayah, Komisi III DPRD Maluku desak agar penanganan infrastruktur dilakukan segera tanpa menunggu perubahan anggaran.
Sejumlah warga telah direlokasi karena berada di zona bahaya. Namun, sebagian lainnya masih bertahan karena keterbatasan lahan dan anggaran.
Persoalan drainase di beberapa desa yang posisinya lebih rendah dari permukaan jalan, sehingga rawan banjir saat musim hujan.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Alan Lohy mengatakan, di kampungnya, ada talud di wilayah pantai. Sekarang musim Timur, dan talud yang lama sudah rusak semua, terkikis ombak. Sisa mungkin dua meter.
“Apalagi ada rumah-rumah warga yang hampir jatuh,” ujar Alan Lohy di hadapan Kepala BPBD Maluku, Dinas PUPR, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dalam rapat koordinasi penanganan bencana dengan BPBD Maluku, Dinas PU, BPJN dan BWS Maluku, diruang komisi III Rabu 16/7/2025)
Dituturkan, kalau bisa, segera ditangani, jangan dibiarkan begitu saja. Kemarin itu sempat salah teknis, masuk ke Cipta Karya padahal tidak sesuai kewenangan. Sekarang jangan sampai tunggu perubahan anggaran lagi. Jika kampungnya rusak terus, masyarakat harus sampaikan apa nanti.
