AMBON, arikamedia.id – Persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru adalah akses air bersih, ketersediaan listrik, dan perumahan rakyat menjadi perhatian utama.
Kondisi perumahan warga di sejumlah desa di Aru masih jauh dari layak huni. Banyak rumah warga yang tidak layak dihuni. Ini membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Wellem Kurnala menjelaskan, dari dialog dengan masyarakat dan kepala desa, diketahui bahwa alokasi dana desa (ADD) tidak mencukupi untuk membiayai perbaikan rumah-rumah tersebut.
“Kami berharap program perumahan dari Kementerian PUPR dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil seperti Aru, sehingga rumah tidak layak huni bisa diperbaiki dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak,” kata Kurnala, yang juga Ketua DPD Perindo Maluku ini, seusai reses, Selasa (09/09/25).
Dia mendorong keterlibatan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Juga diperlukan pendataan menyeluruh terkait rumah tidak layak huni di Maluku, lanjut anggota Legislatif Dapil VI, Aru, Malra dan Tual ini, dengan demikian, setiap program dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran. ***
