AMBON, arikamedia.id – Pengawasan terhadap realisasi program dan kegiatan yang dibiayai baik dari APBD maupun APBN ini, akan dilakukan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath 20 Februari di Jakarta.
“Sesuai keputusan Bamus pengawasan seharusnya dilaksanakan awal Februari tetapi karena ini sambil menunggu pelantikan Gubernur terpilih. Insya Allah pasca pelantikan di tanggal 20 ini, kita sudah melaksanakan pengawasan,” ungkap Ketua Komisi II, Irawadi kepada awak media di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Senin (18/02/25).
Dijelaskannya, komisi telah melaksanakan rapat bersama mitra, baik itu Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dalam rangka menyampaikan seluruh program dan kegiatan.
Menurutnya, DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan untuk melaksanakan pengawasan ke 11 Kabupaten/Kota, sesuai hasil keputusan Badan Musyawarah.
Katanya, dari hasil laporan tersebut, menjadi bahan untuk dipelajari oleh komisi, sebelum nantinya disesuaikan dengan pelaksanaan real dilapangan.
“Contoh kegiatan pemberdayaan bantuan harus sesuai by name by address, tidak ada yang meleset. Kalau meleset berarti temuan,” tuturnya.
