BeritaEkonomiParlementariaUtama

Wenno Berharap Pemkot Tidak Menyusahkan Masyarakat Dengan Kebijakan  

18
×

Wenno Berharap Pemkot Tidak Menyusahkan Masyarakat Dengan Kebijakan  

Sebarkan artikel ini
Pedagang Ambon Plaza yang melakukan aksi demo ke DPRD Kota Ambon, akibat harga sewa lapak yang naik capai 300-400%. FOTO : internet

AMBON, arikamedia.id – Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon, dari Partai Perindo, Jantje Wenno, SH berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tidak membuat masyarakat susah dengan kebijakan-kebijakan yang justru merugikan warga masyarakat.

Dia mencontohi pedagang di Ambon Plaza (Amplaz) yang merasa tercekik akibat harga Sewa blok naik 300 – 400%. Jika harga sewa naik otomatis harga barang akan ikut naik mahal, jika tidak pedagang mau membayar sewa dari mana?

Kepada arikamedia Jumat (10/05/2024) Wenno mengatakan, 30 tahun lalu zaman Gubernurnya masih Akib Latuconsina Pemkot bekerjasama dengan Modern memiliki hak pengelolaan selama 30 tahun. Setelah 30 tahun berlalu 2023 berakhir, diiserahkan ke Pemkot sebagai pemilik pengelola, tapi Pemkot tidak mengelola sendiri tapi melakukan kerjasama dengan Modern lagi.

Baca Juga  Dari Perayaan Natal 2024 Lapas Wahai

Jika 30 tahun ada penyusutan sekitar 30% gedung dan bangunan, tentu harga sewa tidak bisa naik tapi ini justru harga sewa naik berlipat ganda, mencekik pedagang, di tengah situasi ekonomi lagi lesu.

“Inflasi kota Ambon tertinggi di Maluku. Harga-harga kebutuhan pokok hampir sudah tidak bisa terjangkau lagi oleh mereka yang berkebutuhan rendah,” keluhnya.

Kalau Amplaz dikelola pihak ketiga padahal Pemkot bisa kelola sendiri walau belum punya BUMD, fungsikan ASN yang suka di rumah kopi, agar bisa mengelola sendiri supaya untung lebih banyak dan harga sewa lebih rendah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…