AMBON, arikamedia.id – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, Presiden dan pemerintah yang baru harus memprioritaskan pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak-hak tanah masyarakat adat dan akses ke keadilan serta upaya pemulihan yang efektif, dan memastikan bahwa komunitas yang terkena dampak memiliki peran yang berarti dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mata pencaharian dan keseharian mereka.
Hal ini disampaikan lewat rilisnya yang diterima arikamedia.id, Senin (21/10/2024).
Dinyatakan, hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal harus dihormati dan dilindungi secara efektif dalam semua proyek pembangunan nasional.
Krisis kemanusiaan di Papua
Kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara dan kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berlangsung dan terus merenggut korban jiwa.
Menurut pantauan Amnesty International, antara Februari 2018 dan Agustus 2024, terdapat setidaknya 132 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua, yang mengakibatkan kematian setidaknya 242 warga sipil. Sebagian besar insiden ini, yaitu 83 kasus dengan 135 korban warga sipil, dikaitkan dengan aparat keamanan.
“Pada periode yang sama, setidaknya 55 personel militer (TNI) tewas dalam 37 kasus, begitu pula 16 anggota polisi (Polri) dalam 14 kasus, dan 42 anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua (OPM) dalam 27 kasus pembunuhan di luar hukum,” sambungnya.
