JAKARTA, arikamedia.id – Kasus dugaan sejumlah oknum pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) yang meminta imbalan atau gratifikasi jasa penerimaan emiten dalam melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) bermula dari adanya sepucuk surat kaleng.
Surat tersebut mengungkap praktik gratifikasi tersebut, yang menyasar kepada lima orang setara staff Bursa Efek Indonesia (BEI), pada akhir bulan lalu atau tepatnya Senin (26/8/2024) lalu.
Kasus tersebut kabarnya berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lima oknum karyawan BEI.
PHK dilakukan pada rentang Juli-Agustus 2024.
Melansir Monitor Indonesia, BEI pun mengakui adanya dugaan skandal tersebut.
“Telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan PT Bursa Efek Indonesia,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran resminya.
Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, proses perjalanan IPO perusahaan di BEI memang dilakukan secara bertahap dan berjenjang.
Pun, Nyoman membantah turut melibatkan level pejabat.
Modus gratifikasi IPO tersebut, kata dia, dilakukan oleh oknum di jajaran level staf atau tingkat bawah yang ada di BEI.
“Apa yang dilakukan oleh teman-teman kami yang pelanggaran etika itu [oknum gratifikasi] ujungnya, paling bawah. Di Bursa sendiri, tim yang ada untuk melakukan evaluasi [IPO] itu berjenjang,” ujar Nyoman, Jumat kemarin.
Kemungkinan pihak lain terlibat
Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah mendesak dan meminta BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengungkap kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat dalam gratifikasi tersebut.
