Arikamedia.id – Koordinator Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, mengatakan, jika pembangunan di Maluku hanya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, maka capaian pembangunan infrastruktur tidak akan maksimal, terlebih di tengah pengurangan alokasi anggaran untuk sektor tersebut,
“Persoalan ini dialami seluruh provinsi, bukan hanya Maluku. Tetapi Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan, dengan laut yang lebih luas dari daratan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur,” kata Johan saat memimpin rapat Komisi III DPRD Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten dan kota dengan provinsi di ruang Paripurna, Jumat (30/01/26).
Disebutkan, kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Menurut dia, Maluku memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain.
Kata dia, pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh bersikap pasif. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar kebutuhan daerah tetap mendapat perhatian.
Dirinya berharap adanya kelincahan dan sinergi antar pemangku kepentingan di Provinsi Maluku, khususnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota, dalam menyusun program pembangunan infrastruktur.
