Arikamedia.id, AMBON – Kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 yang berujung pada pemotongan transfer ke daerah dinilai memberi tekanan serius terhadap stabilitas keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Dampaknya merambat ke berbagai sektor, mulai dari pembangunan hingga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Nikijuluw, menegaskan bahwa kebijakan tersebut memaksa pemerintah daerah berada dalam situasi sulit karena harus tetap menjamin pelayanan publik di tengah kemampuan fiskal yang terus menyusut.
“Efisiensi anggaran ini bukan hanya soal angka. Dampaknya nyata, dirasakan langsung oleh ASN dan juga mengancam keberlangsungan program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” katanya, Kamis, (22/01/26).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang semakin ketat membuat Pemkot Ambon tak memiliki banyak pilihan selain melakukan penyesuaian kebijakan.
Salah satunya melalui penerapan sistem kerja campuran dengan pola tiga hari bekerja di kantor dan dua hari Work From Anywhere (WFA). Selain itu, kebijakan penghematan juga berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hanya dapat dibayarkan sebesar 50%.
Tak hanya itu, perjalanan dinas yang dianggap tidak mendesak pun ikut dipangkas demi menekan belanja daerah.
