Arikamedia.id, AMBON – Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa, melontarkan kritikanya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon.
Ia menilai pengelolaan MBG masih menyisakan banyak persoalan serius, mulai dari jaminan tenaga kerja, jam kerja berlebihan, hingga dugaan kasus keracunan anak yang tidak terbuka ke publik.
Soulisa menegaskan, tanggung jawab pengelola MBG tidak hanya sebatas menyiapkan makanan, tetapi juga wajib memastikan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“BPJS Ketenagakerjaan saja tidak cukup, BPJS Kesehatan juga harus disiapkan. Ini kewajiban pengelola,” tegasnya di DPRD Kota Ambon, Rabu, (21/01/26).
Ia juga mengungkapkan adanya temuan pekerja MBG yang bekerja lebih dari 12 jam, jauh dari ketentuan jam kerja yang seharusnya. Kondisi tersebut diperparah dengan pembagian kerja yang tidak merata, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.
Tak hanya itu, ia mempertanyakan porsi makanan dan standar gizi, yang menurutnya seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Ahli Gizi.
“Kalau soal porsi dan menu, ini seharusnya dijawab oleh Ahli Gizi. Jangan sampai asal disiapkan,” ujarnya. Dia bahkan meminta secara khusus, agar pengelola MBG lebih serius dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.
