Arikamedia.id, AMBON – Harapan dari pertemuan antara Gerakan Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada dasarnya adalah untuk memperdalam pemahaman bersama terkait mekanisme dan sistem pendataan yang dikelola oleh BPS.
GBPM ingin memahami secara lebih utuh bagaimana sistem pendataan BPS bekerja, termasuk keterkaitannya dengan berbagai indikator, seperti indikator PPKF, perlindungan anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks kemiskinan, dan indikator pembangunan lainnya. Selama ini, BPS kerap dijadikan sebagai satu-satunya rujukan data, terutama dalam proses perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal ini dikatakan, Sandra Lembaga dari GBPM di Ambon, Rabu (14/01/26), dalam pertemuan dengan BPS disampaikan dalam praktiknya, ketika data yang dibutuhkan bersifat spesifik dan belum tersedia, sering kali digunakan data dari OPD teknis.
Menurutnya, GBPM juga ingin mengetahui bagaimana proses harmonisasi data dilakukan, khususnya antara instrumen BPS secara nasional dengan indikator-indikator spesifik yang menjadi tanggung jawab OPD teknis di daerah.
”Diskusi berlangsung cukup menarik karena pimpinan BPS telah menjelaskan poin-poin utama secara komprehensif, sehingga pembahasan mengalir dengan baik. Beberapa contoh kasus turut dibahas, seperti sinkronisasi data bantuan sosial serta data masyarakat adat yang selama ini relatif kurang terakomodasi,” kata Sandra.
