BeritaDaerahParlementariaPendidikanUtama

SMA Negeri 12 Ambon Wakili Maluku di Lomba Empat Pilar MPR RI

3
×

SMA Negeri 12 Ambon Wakili Maluku di Lomba Empat Pilar MPR RI

Sebarkan artikel ini

AMBON, arikamedia.id – SMA Negeri 12 Ambon kembali menorehkan prestasi dengan menjadi wakil Provinsi Maluku dalam Lomba Empat Pilar MPR RI Tahun 2025 di Jakarta. Sebanyak 10 siswa akan berkompetisi menguji pemahaman mereka tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Tim akan berangkat pada 16 November dan kembali pada 23 November. 

Plt Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Jop Manuhuttu, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Maluku yang memberikan dukungan dana untuk keberangkatan tim tersebut. 

Dijelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DPRD ke sekolah beberapa waktu lalu. 

Namun menurutnya, di balik dukungan legislatif tersebut, Manuhuttu menyayangkan minimnya perhatian dari Dinas Pendidikan. 

Baca Juga  DPRD Kota Ambon Prihatin Pembangunan Kota Ambon yang Tidak Merata

“Kami langsung mulai lomba di hari kedatangan,” ujar Manuhuttu usai bertemu Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun dan Komisi IV di kantor DPRD, Kamis (13/11/2025).

Kata Manuhuttu, berbagai masukan, dan bersyukur respon DPRD sangat luar biasa. Ada perhatian terhadap perjuangan anak-anak kami yang sudah berproses selama tiga bulan. 

Lebih jauh dikatakan, selama tiga bulan kami latihan tanpa satu pun pendampingan dari dinas. Padahal ini membawa nama provinsi, bukan sekadar nama sekolah. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

AMBON, arikamedia.id –  Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan selamat atas dilantiknya pengurus baru Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku, sekaligus menegaskan…

Berita

Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, mengungkapkan keprihatinan terhadap ketidakmerataan pembangunan di daerah tertentu seperti Batu Merah Galunggung, Tantui, dan Leitimur Selatan. Ia mendesak Pemerintah Kota Ambon memberikan perhatian yang seimbang dalam alokasi anggaran serta memastikan pembangunan ditujukan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas dan keadilan sosial.

Link Banner