AMBON, arikamedia.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Maluku memanas akibat absennya Kepala Inspektur Tambang Wilayah Maluku dalam agenda penting membahas dampak lingkungan akibat insiden tongkang PT Batutua Tembaga Raya (BTR).
Ketidakhadiran ini memicu kecaman keras dari anggota dewan. Rapat tersebut dihadiri perwakilan PT Batutua, Dinas ESDM Maluku, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Fokus pembahasan adalah dampak lingkungan dari insiden tongkang yang telah melakukan 28 kali pemuatan material.
Insiden patahnya tongkang pada 26 Agustus 2025, yang mengangkut material tambang, diduga mencemari laut, menyebabkan ikan mati dan merusak biota laut akibat tumpahan material yang bercampur limbah B3.
Koordinator sementara Inspektur Tambang Wilayah Maluku, Helena Heumasse, baru hadir setelah dihubungi staf Komisi II DPRD Maluku. Keterlambatan ini membuat geram sejumlah anggota dewan yang merasa tidak dihormati.
“Katanya lebih sering nongkrong di rumah kopi Joas, tapi saat diundang resmi justru menghilang,” sindir Wakil Ketua Komisi II Jhon Laipeny.
Ia menilai ketidakhadiran Kepala Inspektur Tambang dinilai sebagai bentuk ketidakkooperatifan.
“Ini undangan pertama yang diabaikan, kami tegaskan, ini yang pertama dan terakhir jika diundang lagi dan tidak datang, akan kami tindak sesuai ketentuan,” tegasnya di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku, Selasa,(21/10/2025).
